Ahmad Firdaus (alumni mahasiswa UNJ) merupakan inisiator sekaligus ketua panitia pelaksana Kongres Perdana ini menyampaikan dalam sambutannya bahwa landasan hukum pendirian organisasi ini terdapat pada Pasal 40 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2009 mengenai Organiasi
Kepemudaan yaitu organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup pelajar dan kemahasiswaan. Kemudian Pasal 43 dalam UU yang sama menyatakan dalam organisasi sekurang-kurangnya memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
“payung hukum pendirian organisasi ini ada pada UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam pasal 43 misalnya, kita harus mempunyai kepengurusan dan AD/ART jika memang mau mendirikan sebuah organisasi. Maka dengan diadakan kongres ini dalam rangka agar syarat tersebut dapat kita penuhi dengan memilih ketua umum dan mengesahkan AD/ART yang sudah kita rancang”. ungkap Firdaus.
Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2020 mulai pukul 15.30 s.d 17.30 WIB dengan dihadiri 17 peserta kongres yang berasal dari berbagai kampus, baik negeri maupun swasta. Tanggal pelaksanaan ini disepakati bersama dengan tujuan agar mudah dalam mengingatnya, karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Selain itu harapan lainnya bahwa organisasi ini dibentuk dapat mengikuti semangat perjuangan tokoh nasional yaitu Ki Hajar Dewantara.
“terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir dalam kegiatan ini, patut kita syukuri bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan kongres yang bertepatan dengan Hardiknas. Harapannya semoga kita semua bisa menauladani semangat yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan bangsa ini.”
imbuh ketua panitia pelaksana tersebut.
Pendirian organisasi di tingkat desa ini dirasa perlu karena ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Kondisi sumber daya manusia di desa juga menjadi salah satu alasan organisasi ini dibentuk, supaya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dapat dikontrol dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa. Sehingga nanti organisasi ini dapat memberikan masukan, usulan, dan kritikan yang membangun kepada pemerintah desa.
“kami sebagai orang yang dinasibkan melajutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi menyadari bahwa ada tanggung jawab moral untuk masayarakat di desa kami, sehingga dengan adanya organisasi ini kami memiliki wadah untuk berdiskusi, mengembangkan diri dan membantu masayarakat sekaligus pemerintah sesuai dengan bidang keilmuan yang kami pelajari.” pungkasnya.
Dalam kongres ini Warma Dewa (mahsiswa Unindra Jakarta) terpilih sebagai ketua umum dan Muhammad Ubaidillah (mahasiswa IPB) sebagai wakil ketua umum dengan mekanisme one man, one vote. Mekanisme ini diambil atas hasil kesepakatan peserta sidang.
(Oleh: sekjend KML/A.Saepul Anwar)
Komentar
Posting Komentar